DPRD Subang bahas perubahan APBD 2026, pendapatan naik Rp83,2 miliar tapi belanja tembus Rp2,86 triliun

Belanja diproyeksikan Rp2,864 triliun

Di sisi lain, rancangan perubahan APBD 2026 juga memproyeksikan belanja daerah yang lebih besar dibandingkan APBD murni.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,864 triliun, naik Rp99,518 miliar atau 3,60 persen dari sebelumnya Rp2,764 triliun.

Sementara itu, perubahan kebijakan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 dianggarkan sebesar Rp127,795 miliar.

Nilai tersebut meningkat Rp16,248 miliar atau 14,57 persen dibandingkan anggaran sebelumnya yang berada di angka Rp111,546 miliar.

Baca Juga: Viral kepanikan warga saat asap hitam menyembur dari bawah tanah di Jakpus: Minggir, jangan ada yang lewat!

Dengan perubahan tersebut, pembiayaan netto pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp127,795 miliar.

Besaran perubahan anggaran tersebut kini menjadi bagian dari materi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Subang kepada DPRD dalam rapat paripurna.

DPRD terima penjelasan dua Raperda

Selain perubahan APBD 2026, DPRD Kabupaten Subang juga menerima penjelasan mengenai Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah daerah menyebut perubahan regulasi tersebut sebagai langkah untuk menyesuaikan pedoman pengelolaan barang milik daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga: 10 Pejabat berebut kursi Sekda Subang, siapa bakal gantikan Asep Nuroni?

Perubahan tersebut diarahkan untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan aset daerah agar dapat dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Penyempurnaan aturan juga mencakup ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah.

Pemerintah daerah menyebut penyempurnaan tersebut diperlukan agar seluruh tahapan pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.