Sorotan khusus: 2 Pejabat Kemensos dinonaktifkan buntut kontroversi pengadaan sepatu SR Rp799 ribu per pasang

Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut bahwa pembentukan tim khusus untuk mendalami kasus ini merupakan respons atas berbagai kritik publik.

Tim tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan telah melakukan klarifikasi selama kurang lebih satu pekan terkait proses pengadaan sepatu pada 2025.

Baca Juga: Usai viral menolak final ulang LCC MPR, sosok Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak ternyata pernah bikin tesis ‘Perilaku Sosial Anak’

Menurut Gus Ipul, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga penegak hukum guna memastikan proses berjalan transparan.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian,” jelasnya.

“Supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa yang bersih dari korupsi,” sambungnya.

Peran KPA jadi sorotan

Dalam sistem pengadaan, penggunaan anggaran berada di bawah kewenangan pejabat terkait sesuai struktur organisasi, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Baca Juga: Teguran menohok Helmy Yahya soal ucapan MC LCC 4 Pilar MPR Kalbar: Pikirkan dulu sebelum bicara

Gus Ipul menjelaskan, dalam kasus pengadaan sepatu SR, peran KPA dipegang oleh Kepala Biro Umum yang kemudian menetapkan PPK sebagai pelaksana teknis pengadaan.

“Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua harus diikuti sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico juga telah ditugaskan untuk melakukan rasionalisasi anggaran.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Dody Sukmono diminta melanjutkan proses pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh.

Baca Juga: SMAN 1 Pontianak tolak ikut final ulang LCC 4 Pilar MPR, pilih dukung SMAN 1 Sambas maju tingkat nasional

Menunggu hasil investigasi lanjutan