Podcast Ahok dan Denny Sumargo sempat hilang, bahas aturan pilkada hingga keberanian Pandji Pragiwaksono

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Kamis, 8 Januari 2026 | 18:51 WIB
Menyoroti perbincangan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan artis Denny Sumargo terkait show komika Pandji Pragiwaksono (Instagram.com/@basukibtp - @sumargodenny)
Menyoroti perbincangan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan artis Denny Sumargo terkait show komika Pandji Pragiwaksono (Instagram.com/@basukibtp - @sumargodenny)

GENMILENIAL.ID — Linimasa media sosial ramai memperbincangkan podcast Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama Denny Sumargo yang sempat mendadak menghilang dari YouTube.

Tayangan di kanal CURHAT BANG Denny Sumargo itu disebut terkena takedown tak lama setelah diunggah, sebelum akhirnya kembali tayang pada Kamis, 8 Januari 2026.

Podcast tersebut sebelumnya hanya sempat tayang sekitar 19 menit pada Rabu, 7 Januari 2026.

Baca Juga: Mahfud MD pastikan candaan Pandji Pragiwaksono aman dari jerat KUHP baru

Hilangnya tayangan itu memicu spekulasi publik, mengingat isi obrolan Ahok dan Denny menyentuh isu sensitif, mulai dari dinamika aturan pemilihan kepala daerah hingga kebebasan berekspresi dalam komedi politik.

Ahok ungkap pernah mundur demi naik level politik

Dalam perbincangan tersebut, Ahok menyinggung pengalamannya terkait regulasi pencalonan kepala daerah yang menurutnya kerap berubah dan cenderung menyasar figur tertentu.

Ia menceritakan pernah memilih mundur dari jabatan kepala daerah demi bisa maju ke posisi yang lebih tinggi, meski aturan saat itu dinilainya sengaja dibuat untuk menghalanginya.

Baca Juga: Gelombang tinggi terjang Manado Town Square 3, air laut masuk area parkir dan seret mobil

“Mereka bikin peraturan waktu itu, bupati yang mau jadi gubernur harus berhenti supaya saya takut. Eh mereka kaget, saya berhenti beneran,” ujar Ahok.

Menurutnya, kebijakan semacam itu tidak mencerminkan asas keadilan hukum karena hanya diterapkan pada orang tertentu, bukan sebagai aturan yang berlaku umum.

Kritik aturan pilkada yang dinilai tidak konsisten

Ahok menilai regulasi politik sering kali dibuat situasional dan berubah-ubah tergantung kepentingan.

“Jangan suka-suka bikin aturan. Lagi mau sikat Ahok, bikin A. Begitu bukan Ahok, bikin B,” ungkapnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X