Tragedi banjir–longsor di Sumatera picu desakan status bencana nasional, koalisi sipil soroti transportasi terputus

photo author
Ghin Ninda Wr, Genmilenial
- Senin, 1 Desember 2025 | 17:04 WIB
Tragedi banjir bandang di Sumatera picu desakan status bencana nasional usai timbulkan korban jiwa hingga kerusakan infrastruktur (Dok. BNPB)
Tragedi banjir bandang di Sumatera picu desakan status bencana nasional usai timbulkan korban jiwa hingga kerusakan infrastruktur (Dok. BNPB)

Baca Juga: Pemprov Sumut akui kendala distribusi, minta warga Tapanuli Tengah–Sibolga bersabar di tengah aksi penjarahan minimarket

Thailand dan Malaysia juga dilanda banjir besar

Di Thailand, banjir bandang di Provinsi Songkhla menewaskan setidaknya 170 orang. Kota Hat Yai dilaporkan mengalami curah hujan tertinggi dalam 300 tahun terakhir.

Sementara itu, Malaysia mencatat lebih dari 18.700 warga mengungsi akibat banjir besar.

Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut lebih dari 6.200 warga Malaysia yang terjebak di Thailand telah dievakuasi.

Sri Lanka tetapkan status darurat nasional

Situasi serupa juga terjadi di Sri Lanka yang menetapkan status darurat nasional usai banjir bandang dan longsor dipicu Siklon Ditwah.

Baca Juga: Indofood UI Ultra 2025 hadir dengan Neon Glow Run, target 6.000 peserta dan misi sosial pendidikan

Insiden tersebut menewaskan 153 orang, sementara 191 lainnya hilang. Lebih dari 20.000 rumah hancur dan 108.000 warga mengungsi.

Hampir 800.000 orang kini membutuhkan bantuan darurat.

Desakan status bencana nasional untuk Indonesia menguat

Melihat luasnya dampak bencana di Sumatera, sejumlah kelompok masyarakat sipil mulai mendesak pemerintah untuk menetapkan status darurat bencana nasional.

Baca Juga: Ira Puspadewi ceritakan perjalanan spiritual di tahanan: Dari ruang isolasi hingga rasa syukur saat bebas

Koalisi masyarakat sipil Aceh menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih serius.

“Kami mendesak Presiden RI untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, Minggu 30 November 2025. 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ghin Ninda Wr

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X