Ia menambahkan, proyek strategis nasional seperti Whoosh harus dijaga karena menyangkut kepentingan rakyat banyak.
Baca Juga: Akademisi NTU beberkan fakta pembiayaan IKN: Rp122 triliun dari APBN sudah terserap habis
“Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tegasnya.
Dugaan mark up dan sorotan Mahfud MD
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan mark up biaya pembangunan proyek Whoosh hingga tiga kali lipat dari estimasi awal.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS, tapi di China hanya 17–18 juta dolar AS. Itu harus diselidiki, siapa yang menaikkan dan uangnya ke mana,” kata Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.
Ia mendesak agar lembaga berwenang, termasuk KPK, menelusuri potensi penyimpangan dana agar keuangan negara tetap terjaga transparan dan akuntabel.
KPK sendiri telah memastikan proses penyelidikan terus berjalan dengan mengumpulkan informasi dan dokumen dari berbagai pihak terkait.
Dengan sikap tegas KPK dan komitmen Presiden Prabowo, publik kini menunggu hasil akhir penyelidikan yang diharapkan menjadi titik terang atas polemik proyek transportasi terbesar di Indonesia tersebut.***
Artikel Terkait
KPK masih telaah awal dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh, Ketua Setyo Budiyanto: Saya belum cek
Anthony Budiawan: Proyek Whoosh bukan sekadar soal utang, tapi dugaan pemufakatan jahat dan mark up anggaran
Anthony Budiawan desak KPK usut dugaan mark up Whoosh: Jangan ada yang cuci tangan, termasuk Jokowi dan Luhut
Mahfud MD soroti proyek Whoosh Rp116 triliun: KPK bisa panggil Jokowi untuk dimintai keterangan
Hasto Kristiyanto kritik proyek kereta cepat Whoosh, pertanyakan prioritas di tengah kebutuhan dasar rakyat
AHY: Pemerintah akan hadir tangani polemik keuangan kereta cepat Whoosh, Prabowo siapkan ekspansi jalur hingga Banyuwangi
Presiden Prabowo tegas ambil tanggung jawab soal Whoosh: Jangan dipolitisasi, Indonesia bukan negara sembarangan