Anthony Budiawan sebut IKN langgar konstitusi sejak awal, soroti pembentukan Badan Otorita

Baca Juga: Wakil Bupati Pidie Jaya minta maaf usai pukul Kepala SPPG Sagoe, BGN kecam keras aksi kekerasan

Proyek IKN dinilai ulangi pola seperti KCJB

Lebih lanjut, Anthony menyamakan pola pembiayaan proyek IKN dengan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang awalnya diklaim tanpa menggunakan dana APBN.

“IKN ini awalnya sama juga seperti kereta cepat, tidak menggunakan dana APBN atau nantilah pakai APBN karena katanya ada investor yang akan membangun pertama adalah 400 miliar dolar Amerika,” ungkapnya.

“Pokoknya gembar-gembor supaya ini semua bisa jadi. Nah, semua sewaktu pembentukan Undang-Undang itu apa yang dijanjikan ini semuanya nol. Tidak terbukti dan bohong. Sampai sekarang nggak ada investornya,” tegasnya.

Baca Juga: Istana tegaskan Tim Koordinasi MBG bentukan Prabowo untuk dukung BGN, bukan gantikan peran

IKN disiapkan jadi ibu kota politik pada 2028

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Salah satu poinnya menegaskan bahwa IKN disiapkan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Pembangunan akan difokuskan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800 hingga 850 hektare dengan target 20 persen pembangunan gedung pemerintahan dan 50 persen hunian rampung sebelum pemindahan pemerintahan dilakukan.

Selain itu, ketersediaan sarana-prasarana dasar harus mencapai 50 persen dan indeks aksesibilitas serta konektivitas IKN berada di angka minimal 0,74.***