DPRD Subang dorong RAPBD 2026 lebih pro rakyat, eksekutif janji fokus PAD, layanan publik, dan pilkades digital

GENMILENIAL.ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang kembali menjadi panggung penting pembahasan RAPBD 2026.

Agenda kali ini berfokus pada penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Kamis 2 Oktober 2025, yang disampaikan oleh Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi (Kang Akur) bersama Sekda Subang H. Asep Nuroni.

Fraksi-fraksi DPRD sebelumnya telah menyoroti tantangan penurunan Transfer ke Daerah, perlunya peningkatan PAD yang tidak membebani rakyat kecil, hingga penguatan BUMD.

Baca Juga: Kolaborasi perempuan Subang di Hari Batik Nasional: Dari senam berbatik, lestarikan budaya hingga dorong UMKM lokal

Menanggapi hal itu, Kang Akur menegaskan pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen agar RAPBD 2026 tidak sebatas dokumen administratif, tetapi benar-benar jadi instrumen pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

“RAPBD 2026 diarahkan untuk tetap konsisten pada visi-misi pembangunan Subang. Meski transfer pusat turun, kita pastikan APBD tetap pro rakyat,” ujar Kang Akur di hadapan forum paripurna.

Jawaban eksekutif juga menekankan optimalisasi PAD berbasis potensi lokal, inovasi pelayanan publik digital, serta prioritas belanja daerah pada infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Pelukan terakhir di Mall Mindanao: Gempa 6,9 magnitudo guncang Filipina, 69 tewas dan ratusan terluka

DPRD menilai arah kebijakan tersebut perlu terus dikawal agar tidak menyimpang dari kebutuhan riil masyarakat.

Isu strategis lainnya yang turut jadi perhatian DPRD adalah persiapan Pilkades Serentak 2026 di 165 desa dengan anggaran Rp34,3 miliar.

Eksekutif menegaskan tahapan disiapkan matang, termasuk digitalisasi, regulasi, dan kesiapan SDM.

Sementara itu, Sekda Subang, Kang Asep, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan RAPBD.

Baca Juga: Komisi VI DPR RI soroti reklamasi tambang BUMN, Firnando Ganinduto tekankan transparansi dan pengawasan lapangan