GENMILENIAL.ID – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya menunda rencana kenaikan pajak daerah.
Penegasan itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama Forkopimda Sulsel, bupati, dan wali kota se-Sulsel pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Fokus pada kondisi ekonomi rakyat
Menurut Andi Sudirman, setiap kebijakan fiskal harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak menambah beban baru.
Baca Juga: Ironi Immanuel Ebenezer: Dulu serukan hukuman mati koruptor, kini sendiri ditangkap KPK
“Saya minta kepala daerah menunda kenaikan pajak. Kita perlu melakukan identifikasi, klusterisasi objek pajak, serta menyiapkan kebijakan relaksasi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Pendampingan dari Pemprov
Ia menambahkan, Pemprov Sulsel akan melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kebijakan pajak yang dijalankan tetap adil, proporsional, dan tidak memberatkan masyarakat kecil.
Kebijakan harus sejalan dengan pusat
Gubernur juga menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal di daerah harus tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat.
Baca Juga: Soal tunjangan rumah Rp50 juta, DPR: Angka itu keputusan Menteri Keuangan, bukan kami
“Kenaikan pajak tidak boleh membebani rakyat. Pada prinsipnya, pemerintah hadir untuk memberi keringanan,” tegasnya.
Dengan arahan ini, Andi Sudirman berharap seluruh kepala daerah di Sulsel lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.***
Artikel Terkait
Anggota DPR sindir rencana pajak amplop kondangan: Ini kan tragis!
Ramai isu amplop kondangan kena pajak, DJP tegaskan tak ada rencana pemungutan
Bupati Pati klarifikasi polemik kenaikan PBB, janji tinjau ulang dan terima masukan warga
Belajar dari kasus di Bali, Menkumham tegaskan royalti bukan pajak, negara tak terima sepeserpun
Bupati Subang pastikan PBB aman, keuangan daerah tetap tangguh di tengah isu kenaikan
Ekonom senior desak pemerintah bongkar skandal BLBI dan hentikan subsidi bankir: Pajak rakyat sudah ngos-ngosan
Subang kaji penghapusan denda PBB, Bupati: Harus seimbang antara pembangunan dan keringanan warga