Kelestarian air panas Ciater terancam, Bupati Subang siapkan pembongkaran 300 vila liar di kawasan hutan lindung

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Senin, 14 Juli 2025 | 21:52 WIB
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita BR saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Pakuan, Bandung, pada Senin, 14 Juli 2025 (Dok. Istimewa)
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita BR saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Pakuan, Bandung, pada Senin, 14 Juli 2025 (Dok. Istimewa)

GENMILENIAL.IDBupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian kawasan Subang Selatan, khususnya di wilayah wisata air panas Ciater dan sekitarnya.

Salah satu langkah konkret yang tengah ditempuh adalah rencana pembongkaran sekitar 300 vila liar yang berdiri di kawasan hutan lindung.

Hal ini disampaikan Kang Rey, sapaan akrab Bupati Subang dalam Rapat Koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Pakuan, Bandung, pada Senin, 14 Juli 2025.

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Pemprov Jabar siapkan bantuan seragam dan buku untuk siswa kurang mampu, sekolah tak boleh pungut biaya

“Saat ini kami sedang berupaya mengembalikan lahan hutan lindung yang dipakai vila-vila ilegal. Di sana ada sekitar 300 vila liar, dan jika dibiarkan, bisa mengancam kelestarian air panas Sariater. Ini perlu langkah serius,” ujar Kang Rey.

Menurutnya, keberadaan vila liar di kawasan hutan lindung tak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga berpotensi besar merusak lingkungan dan sumber daya alam, termasuk sumber air panas yang menjadi andalan pariwisata Subang.

Sebelumnya, Pemkab Subang juga telah melakukan penataan besar-besaran dengan membongkar hampir seribu bangunan liar di Subang Selatan.

Baca Juga: Polisi diserang pakai pisau saat gelar Operasi Patuh Nala di Bengkulu Tengah, pelaku ditangkap

Langkah ini dilakukan secara bertahap dengan dukungan penuh Pemprov Jawa Barat, termasuk pemberian kompensasi bagi warga terdampak.

Dalam rakor tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pengembalian fungsi hutan menjadi prioritas nasional.

Presiden Prabowo Subianto, katanya, menaruh perhatian serius terhadap rehabilitasi hutan dengan tanaman berdaya serap karbon tinggi sebagai bagian dari upaya penanggulangan krisis iklim.

“Pak Presiden ingin agar lahan hutan dikembalikan, tapi dengan jenis pohon yang sesuai karakteristik wilayah, agar bisa menjadi sumber karbon yang penting di masa depan,” kata Dedi.

Baca Juga: Ribuan pelamar kerja antre di Jalan Siliwangi Cianjur, tunjukkan tingginya kebutuhan lapangan kerja

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan dukungannya terhadap optimalisasi lahan milik negara seperti Perhutani dan PTPN agar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X