Menteri Maman bantah teken surat plesiran istri: Saya tidak pernah perintah

GENMILENIAL.ID – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan tidak pernah mengeluarkan perintah ataupun arahan terkait surat berkop Kementerian UMKM yang mencatut nama istrinya untuk kegiatan ke luar negeri bertajuk 'Misi Budaya'.

Maman menanggapi polemik yang mencuat setelah surat tersebut tersebar, menyebutkan kunjungan istri Menteri UMKM RI ke sejumlah negara Eropa, termasuk permintaan dukungan dari KBRI dan Konjen RI di Istanbul, Paris, Roma, dan kota lainnya selama 14 hari sejak 30 Juni 2025.

“Saya tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mendisposisikan, dan tidak pernah tahu-menahu soal dokumen itu,” ujar Maman saat memberikan klarifikasi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025.

Baca Juga: Menko Budi Gunawan: Dr. Marwan al-Sultan, pejuang kemanusiaan dalam medan sunyi

Surat yang dimaksud bahkan tercantum ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, dan ditembuskan ke Menteri serta Direktorat Eropa I-II Kemenlu.

Maman meminta agar isu ini tidak digoreng lebih jauh, seraya menjelaskan bahwa keberangkatan sang istri bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendampingi anak mereka yang tengah mengikuti kompetisi internasional bertajuk World Innovative Student Expo.

“Anak-anak kita sedang membawa nama Indonesia. Jangan sampai ini membunuh semangat mereka,” tuturnya.

Baca Juga: Menteri Maman pilih datangi KPK, tegaskan tak ada fasilitas negara dipakai istri

Ia memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak memakai dana negara ataupun fasilitas pemerintah. Semua biaya perjalanan, kata Maman, telah ditanggung secara pribadi.

Saat ditanya soal keabsahan surat berkop Kementerian, Maman memilih tidak mengomentari lebih lanjut.

“Saya serahkan ke internal untuk ditelusuri. Semua dokumen sudah saya serahkan ke KPK sebagai bentuk tanggung jawab moral,” ucapnya.

Maman berharap klarifikasi ini menjadi akhir dari polemik yang menyeret keluarganya dan bisa menjadi pelajaran politik untuk semua pihak.***