Muncul draf di tengah isu adanya pembahasan RUU Polri, Puan Maharani: Itu bukan surpres resmi

Beberapa poin yang mendapat kritik adalah:

- Penambahan kewenangan Polri dalam ruang siber

Pasal 16 ayat 1 huruf q dalam draf RUU Polri mengatur bahwa Polri memiliki wewenang untuk melakukan penindakan, pemblokiran, pemutusan, dan memperlambat akses di ruang siber dengan alasan keamanan dalam negeri.

Baca Juga: Ingin minta keadilan, Hotman Paris dan istri Kapolsek Negara batin dihadang di jalan oleh oknum, Hotman: Saya kirim ke pak Prabowo

- Kewenangan penyadapan oleh Polri

Revisi UU Polri juga memperluas wewenang Polri untuk melakukan penyadapan, yang dinilai berisiko terhadap hak privasi masyarakat.

- Perpanjangan usia pensiun anggota Polri

RUU ini membuka peluang bagi Kapolri dan perwira tinggi berpangkat jenderal untuk tetap bertugas lebih lama sebelum memasuki masa pensiun.

Publik pun menuntut agar pemerintah dan DPR lebih transparan dalam membahas perubahan UU yang berdampak pada hak-hak sipil, serta memastikan bahwa proses legislasi tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat.***