Ketua Komisi Informasi Jawa Barat dorong implementasi UU keterbukaan informasi publik secara optimal

GENMILENIAL.ID - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat turut menghadiri undangan sebagai narasumber dalam diskusi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat di Tilu Kitchen Patisserie, Bandung pada Selasa 18 Maret 2025

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok menyampaikan materi mengenai pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Jawa Barat.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Sekretaris DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Eva Fandora, Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat, Najip Hendra, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dr. Dadi Ahmad Roswandi serta Sekretaris Badan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Kukuh Dwi Setiawan.

Baca Juga: Jawab tudingan Dwifungsi iringi revisi UU TNI, DPR beri bantahan tegas: Justru ini membatasi

Dalam pemaparannya, Dr. Dadi Ahmad Roswandi menjelaskan strategi Jawa Barat dalam mencapai Quick Win Kemendukbangga, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam keterbukaan informasi dan pengelolaan program pembangunan di wilayah Jawa Barat.

Ia juga menyoroti berbagai inisiatif yang disediakan oleh Kementerian BKKBN untuk mendukung keterbukaan informasi publik, termasuk Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Gerakan Lansia Berdaya (SiDaya), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta Super Apps Keluarga Indonesia.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat jadi narasumber pada diskusi keterbukaan informasi publik yang digelar BKKBN Provinsi Jawa Barat Tilu Kitchen Patisserie, Bandung (Dok. KI Jawa Barat)

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Sebagai lembaga yang bertugas mengawal keterbukaan informasi, Komisi Informasi Jawa Barat terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendorong implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal," ujarnya.

Baca Juga: Menilik gaji Ifan Seventeen yang dikabarkan mencapai Rp1 miliar dalam setahun dan utang PT PFN yang harus diselesaikan

Diskusi ini diharapkan menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk berbagi wawasan serta merumuskan strategi dalam memperkuat transparansi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat Jawa Barat.

Kehadiran Komisi Informasi dalam forum ini menegaskan komitmen untuk terus mendorong akses informasi yang lebih luas demi mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan publik.***