"Agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI, di mana militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil," kata mereka.
Koalisi ini mendesak agar DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan yang tertutup dan memastikan transparansi dalam revisi UU TNI.
Mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam proses ini demi menjamin aturan yang lebih demokratis.***
Artikel Terkait
HUT TNI ke-79, Polres Subang berikan kejutan kepada Dandim 0605 Subang Letkol Inf Ahmad Zaki
Kisruh penolakan Makan Bergizi Gratis oleh OPM hingga ancaman pembakaran sekolah, Menhan terjunkan TNI AD untuk pengamanan dapur SPPG
TNI ikut membantu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan 300 dapur sehat, KSAD: MBG tanggung jawab BGN, anggota hanya membantu
Kilas balik Deddy Corbuzier yang kini jadi stafsus Menhan RI, ada cerita di balik pangkat Letkol Tituler TNI AD yang pernah diraih sang influencer
Bukan BUMN, Tom Lembong disebut tunjuk koperasi TNI-Polri untuk kendalikan harga gula di pasar domestik
Update skandal impor gula Tom Lembong: Jaksa ungkap adanya kerja sama koperasi TNI-Polri dengan 8 perusahaan gula rafinasi
Bantah adanya pemborosan di tengah efisiensi karena rapat revisi UU TNI di Hotel Fairmont, DPR: Itu pendapatmu