Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengungkapkan tentang asal dana yang banyak menjadi sumber pemangkasan.
“Pos-pos anggaran yang tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, seperti seremonial, rapat, seminar, kajian, diklat, honor sewa gedung, kendaraan, hingga percetakan, akan menjadi fokus pemangkasan anggaran,” imbuhnya.
Hal ini senada dengan pidato Presiden saat menghadiri Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya pada Senin, 10 Februari 2025.
Presiden Prabowo menyentil pengeluaran yang menurutnya tidak penting untuk dilakukan.
“Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” ujar Presiden.
Ia menambahkan salah satu contohnya adalah perjalanan dinas ke luar negeri yang harus mulai dikurangi.
“Yang perlu ke luar negeri yang tugas, tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan,” ungkap Presiden.
“Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tegasnya.
Efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja pemerintah
Meski dilakukan pemotongan anggaran di sana-sini, pemerintah menjamin kalau pelayanan untuk masyarakat tidak akan berkurang.
“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Selasa, 11 Februari 2025.
Baca Juga: Bertemu Erdogan, Prabowo sampaikan ingin produksi bersama industri pertahanan RI dan Turki
“Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” tegasnya.
Artikel Terkait
Ramai berita gaji 13 dan 14 PNS dihapus karena pemangkasan anggaran, ini faktanya
Presiden pangkas anggaran habis-habisan, benarkah minta pembangunan IKN dihentikan?
Baru akan diterapkan, anggaran periksa kesehatan gratis terancam dipangkas, Menkes: Anggarannya bisa dikurangi
IKN disebut akan mandek usai pemangkasan anggaran besar-besaran, Basuki malah sebut anggarannya akan ditambah
Dari 10 daftar Kementerian yang mengalami pengurangan anggaran, Polri jadi salah satu yang tidak terkena imbas
Mengintip dampak pemotongan anggaran Rp1,4 triliun di BMKG, informasi peringatan dini hingga keselamatan transportasi udara dan laut jadi taruhan
Beda pernyataan dengan BMKG, istana bantah pangkas anggaran mitigasi bencana hingga 50 persen