GENMILENIAL.ID - Dalam 100 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo membuat langkah berani dengan keputusan efisiensi anggaran.
Miliaran hingga Triliunan anggaran kementerian dan lembaga negara di bawahnya dipangkas untuk penghematan.
Pemotongan anggaran ini berasal dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan total Rp306,69 Triliun.
Rinciannya adalah Rp256,1 Triliun merupakan efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
Sementara Rp50,59 Triliun berasal dari transfer ke daerah.
Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.
Fokus Presiden Prabowo untuk manfaat langsung pada masyarakat
Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, dana yang dihemat akan digunakan untuk hal-hal yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Beberapa manfaat yang bisa diterima langsung oleh masyarakat di antaranya program MBG hingga sektor kesehatan.
Baca Juga: Beda pernyataan dengan BMKG, istana bantah pangkas anggaran mitigasi bencana hingga 50 persen
“Seperti makan bergizi gratis, juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada 24 Januari 2025 lalu.
Ia menambahkan dengan pemotongan anggaran tersebut, akan ada langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat yang makin unggul.
Pemangkasan anggaran dari kegiatan-kegiatan seremonial
Artikel Terkait
Ramai berita gaji 13 dan 14 PNS dihapus karena pemangkasan anggaran, ini faktanya
Presiden pangkas anggaran habis-habisan, benarkah minta pembangunan IKN dihentikan?
Baru akan diterapkan, anggaran periksa kesehatan gratis terancam dipangkas, Menkes: Anggarannya bisa dikurangi
IKN disebut akan mandek usai pemangkasan anggaran besar-besaran, Basuki malah sebut anggarannya akan ditambah
Dari 10 daftar Kementerian yang mengalami pengurangan anggaran, Polri jadi salah satu yang tidak terkena imbas
Mengintip dampak pemotongan anggaran Rp1,4 triliun di BMKG, informasi peringatan dini hingga keselamatan transportasi udara dan laut jadi taruhan
Beda pernyataan dengan BMKG, istana bantah pangkas anggaran mitigasi bencana hingga 50 persen