Prabowo ingatkan pejabat hemat APBN 2025: Perangi kebocoran di semua tingkat!

photo author
Ghin Ninda Wr, Genmilenial
- Selasa, 10 Desember 2024 | 22:34 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto ingatkan para pejabat agar berhemat dan kurangi kebocoran pada penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024
Presiden RI Prabowo Subianto ingatkan para pejabat agar berhemat dan kurangi kebocoran pada penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024

Baca Juga: Arsitek hingga influencer kuliner ramaikan event seru dari TEDxBandung ‘Kiwari’ yang ajak peserta selami makna earth, eat, dan art

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan turut menambahkan bahwa melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

Terutama pada seluruh kegiatan barang dan jasa pemerintah di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.

"Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa," ucap Luhut.

Luhut membeberkan setidaknya ada lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0.

Baca Juga: Bos asuransi kesehatan di AS tewas tak berdaya akibat luka tembak, intip kronologi mengerikan dari pelaku misterius ini

Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan.

Kedua, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.

“Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online penyediaan barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks,” jelas Luhut.

Baca Juga: 3 Fakta terbaru kasus pemberlakuan darurat militer di Korsel yang tuai sorotan dunia internasional

Sebagai contoh, Luhut menyebut, implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13 ribu penyedia.

Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Kelima, optimalisasi anggaran dengan melibatkan analisa data dalam sistem digital pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ghin Ninda Wr

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X