Wamenaker soal job fair Bekasi membludak: Ini koreksi keras untuk pemerintah

GENMILENIAL.ID - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyoroti fenomena membludaknya pencari kerja dalam gelaran job fair di Kota Bekasi sebagai peringatan keras dan koreksi serius bagi pemerintah dalam menangani masalah ketenagakerjaan.

Dalam pernyataannya kepada media pada Jumat, 30 Mei 2025, Immanuel yang akrab disapa Noel, menegaskan bahwa pengangguran adalah fenomena global yang tidak bisa diabaikan, namun harus ditangani dengan langkah konkret oleh negara.

“Ini memprihatinkan, tapi ini fenomena global yang nggak bisa kita tutup mata. Negara nggak boleh diam,” tegasnya.

Noel menyinggung angka pengangguran nasional yang mencapai 7,2 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2024, dan menyebut jumlah itu sebagai tantangan besar yang nyata di depan mata.

Baca Juga: Tak main-main! Kang Rey siap berhentikan 10 ASN indisipliner, tegaskan reformasi birokrasi dimulai sekarang

“Negara nggak boleh sibuk dengan hal-hal yang tidak substansial. Hari ini, 7,2 juta itu ada di depan muka. Tinggal bagaimana kita mencari solusi,” ujar Noel.

Menanggapi membludaknya pengunjung job fair di Bekasi, Noel menyatakan bahwa hal tersebut merupakan cerminan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap peluang kerja.

Ia menyayangkan kurangnya kesiapan dari panitia penyelenggara dalam mengantisipasi lonjakan peserta.

“Ekspektasinya 2.500 orang, tapi yang datang puluhan ribu. Sepuluh kali lipat. Tempatnya juga tidak memadai,” tuturnya.

Baca Juga: PSG raih treble winner usai bekuk Inter 5-0, netizen sindir Mbappe: Menangis di pojokan

Noel menyebut Pemerintah Kota Bekasi harus bertanggung jawab atas kurangnya perencanaan, namun ia juga mengapresiasi niat baik dalam membuka peluang kerja.

“Pemerintah Kota Bekasi harus bertanggung jawab soal itu, tapi saya yakin niatnya baik. Ini bisa jadi pembelajaran,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Noel menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan untuk dijadikan bahan saling menyalahkan, melainkan harus dijadikan koreksi bersama bagi seluruh unsur pemerintah agar ke depan lebih siap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini menjadi koreksi kita sebagai pemerintah,” pungkasnya.***