BPJS Kesehatan hapus kelas 1,2,3, ini besaran iuran terbaru dan perbedaan fasilitasnya

GENMILENIAL.ID - Pemerintah resmi mengumumkan bahwa sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan akan dihapus mulai Juli 2025. 

Sebagai gantinya, sistem baru bernama Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan diberlakukan untuk menyatukan tarif iuran bagi seluruh peserta.

Keputusan ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, yang merevisi aturan sebelumnya. 

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa implementasi KRIS dilakukan secara bertahap agar transisi berjalan mulus.

Baca Juga: Pemerintah Jakarta akan uji coba program sekolah swasta gratis, DPRD ungkap fakta ini

Meski sistem ini akan mulai berlaku pada 2025, hingga kini besaran iuran baru belum diumumkan. 

Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menetapkan tenggat waktu hingga 1 Juli 2025 untuk menentukan rincian tarif iuran, manfaat, dan pelayanan.

Besaran iuran lama masih berlaku

Selama masa transisi, iuran yang berlaku saat ini masih mengacu pada aturan lama dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022, yaitu:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI): Iuran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
2. Pekerja Penerima Upah (PPU):

Baca Juga: AS dikonfirmasi keluar dari WHO, ini dampak yang terjadi termasuk bagi Indonesia

Pegawai pemerintah, BUMN, dan swasta membayar 5 persen dari gaji, dengan rincian 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen oleh pekerja.

3. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU):

• Kelas III: Rp 42.000/orang/bulan (sebagian disubsidi pemerintah).
• Kelas II: Rp 100.000/orang/bulan.
• Kelas I: Rp 150.000/orang/bulan.

Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menyebutkan bahwa penentuan tarif baru akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi peserta dan faktor stabilitas politik. 

Baca Juga: Diperkirakan ada 9 juta perjalanan saat libur Imlek di China, Indonesia salah satu destinasi luar negeri favorit

Meski ada kemungkinan kenaikan tarif, keputusan akhir tetap di tangan pemerintah.