Pemilik mobil dinas RI-36 tuai sorotan, ini 3 fakta menohok pejabat di Swedia yang sederhana tanpa hak istimewa

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Senin, 13 Januari 2025 | 20:23 WIB
Potret video viral terkait yang menampilkan peristiwa iring-iringan kendaraan mobil dinas RI 36 di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025 (X.com/RomitsuT)
Potret video viral terkait yang menampilkan peristiwa iring-iringan kendaraan mobil dinas RI 36 di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025 (X.com/RomitsuT)

Negara di Eropa itu justru melarang para pejabat pemerintahannya memiliki mobil dinas, yang memiliki hak istimewa itu hanyalah sang perdana menteri.

Pejabat negara di Swedia juga ternyata bahkan harus menunjukkan kerendahan hatinya kepada masyarakat dengan menggunakan transportasi umum ketimbang menyewa taksi. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Baca Juga: Resmi dikenalkan PSSI, Kluivert percaya diri lanjutkan tren positif STY bersama Garuda hingga ungkap rencana 4 tahun ke depan

1. Di Swedia, pejabat negara dilarang punya mobil dinas

Dilansir dari LMD, pejabat pemerintah Swedia menggunakan kereta api umum untuk melakukan perjalanan ke kantor hingga menghadiri rapat kenegaraan.

Gagasan pemerintah Swedia ini agar membuat menteri hingga anggota parlemennya untuk tidak menunjukkan sikap mewah atau merasa punya hak istimewa di hadapan masyarakat.

"Menteri dan anggota parlemen Swedia tidak punya mobil dinas atau sopir pribadi, mereka pergi seperti masyarakat pada umumnya, seperti menaiki kereta api yang penuh sesak," ungkap Joakim Holm, warga negara Swedia pada tahun 2019 lalu.

Di Swedia, hanya perdana menteri yang mempunyai hak istimewa menggunakan mobil dinas dengan pengawalan khusus saat berada di jalan raya.

Baca Juga: Kunjungan diam-diam Pangeran Harry dan Meghan Markle ke pusat pengungsian korban kebakaran Los Angeles

Para pejabat negara yang kedapatan menyewa taksi pun akan menjadi buah bibir publik di Swedia karena dinilai 'menghabiskan uang negara'.

2. Warga Swedia: Tak ada hak istimewa bagi pejabat negara

Dalam kesempatan yang sama, Joakim Holm menyebut negaranya tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa bagi para pejabat negara.

"Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa bagi para pejabat negara," tegas Holm.

Di sisi lain, warga Swedia itu menyebut kesederhanaan yang dilakukan masyarakat yang perlu diikuti oleh pejabat negaranya.

Baca Juga: Kluivert tak berjuang sendiri, ada asisten cerdas Alex Pastoor yang punya strategi khas untuk Garuda demi kejutkan Australia hingga Jepang!

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X