GENMILENIAL.ID — Penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada akhir November 2025, kini mendapat sorotan keras dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
Kritik itu terutama diarahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dinilai lambat melakukan evakuasi pada hari-hari awal bencana, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.
Sebelumnya diketahui, sebanyak 18 kabupaten di Aceh terdampak banjir besar tersebut, menyebabkan kerusakan luas dan banyaknya korban jiwa di sepanjang jalur utama Langsa hingga Aceh Tamiang.
Gubernur Mualem: Boat evakuasi tidak berfungsi
Mualem meluapkan kekecewaannya melalui sebuah video yang diunggah ke akun pribadinya @muzakirmanaf1964, pada Minggu, 7 Desember 2025.
Ia menyoroti buruknya fungsi peralatan BNPB, terutama boat yang seharusnya digunakan untuk mengevakuasi warga.
Menurutnya, boat itu tidak dipakai dengan alasan bocor, sehingga proses penyelamatan warga terhambat.
Banyak korban yang harusnya segera dievakuasi justru ditemukan meninggal di jalur nasional Langsa menuju Aceh Tamiang.
Baca Juga: Desa Sekumur di Aceh Tamiang lenyap diterjang banjir bandang, hanya tersisa masjid
“Korban minta tolong dibantu, dia malah lari, itu masalahnya,” tegas Mualem mengkritik keras lambatnya penanganan BNPB di lokasi kejadian.
Selain itu, keterlambatan pembersihan jalan membuat akses menuju titik-titik terdampak terhambat lebih lama.
BNPB klaim Aceh Tamiang sudah mulai bisa diakses
Di sisi lain, BNPB melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, memberikan penjelasan bahwa akses darat menuju Aceh Tamiang kini sudah bisa ditembus.
Artikel Terkait
Dikecam publik hingga dicopot Gerindra, Bupati Aceh Selatan disorot usai tinggalkan daerah saat bencana
Gubernur Aceh ungkap pengungsi meninggal karena kelaparan, bantuan tak tembus pedalaman terdampak banjir bandang
Setelah banjir-longsor Tapanuli Selatan, KLH setop operasional 3 perusahaan tambang dan ungkap pembukaan lahan masif
Penyaluran bantuan di Aceh masih terkendala, 4 wilayah terisolir dan BBM langka hambat mobilisasi
DPR kritik cara distribusi bantuan udara di Sumatera, singgung etika hingga efektivitas penanganan bencana
Distribusi bantuan airdrop dikritik, TNI tegaskan evaluasi menyeluruh demi keamanan warga
WALHI minta pemerintah belajar dari bencana Sumatera, desak hentikan pemberian izin perusahaan penambangan