"Apabila ada perusahaan yang melakukan pengeboran tanpa izin, kita tidak boleh ada ‘tedeng aling-aling’, kita tindak," tegas Rona.
Ia berharap FGD tersebut memperkuat sinkronisasi data, penelaahan regulasi, dan koordinasi antarinstansi.
Langkah itu diperlukan agar kebutuhan air masyarakat tetap terjaga, dunia usaha memperoleh kepastian layanan, dan perkembangan investasi di Kabupaten Subang dapat didukung oleh infrastruktur yang memadai.
"Saya berharap setelah pertemuan ini, kita harus membuat rencana aksi yang jelas," tegasnya.
Baca Juga: KMP Batumandi terbakar di Merak, 420 penumpang selamat, enam sempat dirawat
Perumda TRS soroti kebutuhan air industri dan perumahan
Direktur Perumda TRS, Lukman Nurhakim, menjelaskan bahwa pertumbuhan kawasan industri dan permukiman menuntut kesiapan infrastruktur air bersih.
Namun, ia menyoroti masih adanya pembangunan perumahan yang belum memperhatikan keterhubungan dengan layanan perusahaan air minum.
"Masih banyak perumahan, yang membangun perumahan, tidak memperhatikan perusahaan air minum," ungkap Lukman.
Ia juga menyebut perkembangan kawasan industri dan perumahan belum terkoneksi dengan baik.
Baca Juga: 3 Hari padamkan api karhutla, warga Papua hadapi ancaman di tanah leluhur
Praktik pengeboran sumur tanpa izin resmi masih menjadi persoalan yang perlu ditangani melalui regulasi yang sesuai, termasuk ketentuan sanksi bagi pelanggar.
"Kami berharap, ada sinkronisasi data, sinkronisasi informasi, dan mungkin ada aturan yang didiskusikan dalam forum ini," tegasnya.
Lukman menyampaikan bahwa ketersediaan air baku di Subang masih aman di tengah fenomena El Nino. Ia menyebut lima mata air yang ada di Kabupaten Subang juga masih dalam kondisi aman.