Menurutnya, sistem CCTV milik pemerintah tetap bekerja secara real-time untuk memantau situasi di lapangan, termasuk saat berlangsungnya aksi demonstrasi.
Gangguan akses disebut berasal dari platform pihak Ketiga
Terkait kendala akses yang dikeluhkan warganet, Marulina menjelaskan bahwa hal tersebut tidak berasal dari sistem resmi milik Pemprov DKI Jakarta.
Ia menyebut bahwa sejumlah tayangan CCTV yang beredar di internet berasal dari platform pihak ketiga.
“Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa gangguan pada platform tersebut berada di luar kendali pemerintah daerah.
“Ketersediaan data, kelancaran arus streaming, maupun gangguan tayangan yang terjadi pada platform tersebut sepenuhnya berada di luar pengelolaan Pemprov DKI Jakarta,” lanjutnya.
Dengan demikian, Pemprov memastikan bahwa kamera CCTV di lapangan tetap merekam dan memantau situasi secara normal, meskipun akses publik melalui situs tertentu mengalami kendala.
Penjelasan serupa dari Staf Khusus Gubernur
Penegasan serupa juga disampaikan oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Yustinus Prastowo.
Melalui unggahannya di Threads, ia menyebut bahwa sistem CCTV milik Pemprov tetap aktif.
“CCTV DKI tidak mati, kami terus monitor realtime, yang terputus kemungkinan akses publik via web yang disediakan pihak swasta,” tulisnya pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Ia juga menambahkan bahwa akses terhadap CCTV resmi milik pemerintah tetap dapat dilakukan melalui mekanisme permintaan informasi.