Menurut Wana, kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan SPPG berpotensi menjadi ruang bagi kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan dari program pemerintah.
“Kami ingin menggambarkan bahwa kepemilikan SPPG itu menjadi ruang bagi elite atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendulang rente,” tegasnya.
Dugaan kejahatan terstruktur dan sistematis
ICW juga menyoroti dugaan adanya praktik terstruktur dalam penunjukan SPPG yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung.
Dalam kasus yang melibatkan Dadan Hindayana dan pihak lainnya, Wana menduga adanya pola yang sistematis.
“Kami menduga memang ada kejahatan yang terstruktur dan sistematis dalam penunjukkan SPPG,” ujarnya.
Ia juga menyinggung langkah Sony Sonjaya yang disebut bersedia menjadi justice collaborator (JC). Menurutnya, langkah tersebut perlu didukung agar dapat membuka lebih jauh praktik yang terjadi.
“Bisa jadi kalau Sony Sonjaya bersedia jadi justice collaborator, artinya yang bersangkutan tidak rela dijadikan korban. Harapannya, biarkan dia bersuara dan membongkar bagaimana proses ini bekerja,” tambahnya.
Sony Sonjaya ajukan diri sebagai justice collaborator
Diketahui, Sony Sonjaya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Dadan Hindayana dan Lodewyk Pusung pada 4 Juni 2026.
Baca Juga: Setop jalur demo mahasiswa ke Bundaran HI, polisi: Kalau maksa, tabrak saja kami
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice collaborator dalam kasus tersebut.
“Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan,” ujar Krisna.
Langkah ini disebut sebagai upaya untuk membantah tudingan bahwa Sony merupakan aktor utama dalam dugaan praktik jual beli titik SPPG.