GENMILENIAL.ID – Polemik pagar beton laut di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, kini memasuki babak baru.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan proyek tanggul atau breakwater yang dikerjakan PT Karya Citra Nusantara (KCN) tidak boleh mengorbankan mata pencaharian nelayan setempat.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa perusahaan pelaksana proyek diwajibkan menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) kepada para nelayan yang terdampak.
“Perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Timur, Minggu 14 September 2025.
Baca Juga: MAKI serahkan bukti baru ke KPK, ungkap ART dan tukang pijat ikut kuota haji 2024
Menurutnya, kesepakatan itu lahir setelah pertemuan antara Pemprov DKI, PT KCN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pemerintah menjamin nelayan tetap bisa beraktivitas, meski ada pembangunan tanggul beton sebagai bagian dari pengembangan Pelabuhan Marunda.
Dampak nyata untuk nelayan
Pramono menekankan agar mekanisme penyaluran CSR tidak sekadar bersifat kompensasi jangka pendek, melainkan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
“Skema bantuan diharapkan tidak hanya berupa ganti rugi, tapi juga mendorong kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Baca Juga: Status tanggap darurat Bali sampai 17 September, Prabowo tinjau langsung korban banjir
Ia menambahkan, dengan adanya breakwater, Cilincing juga diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru Jakarta tanpa mengorbankan masyarakat pesisir.
Progres proyek breakwater