GENMILENIAL.ID — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan instruksi Presiden terkait pemberian kenaikan pangkat luar biasa bagi anggota Polri yang menjadi korban kericuhan saat demonstrasi.
Menurut Hasan, penghargaan itu hanya diberikan kepada aparat yang benar-benar menjadi korban tindak anarki saat menjalankan tugas negara menjaga keamanan dan ketertiban.
“Polisi yang menjadi korban kemarin adalah korban tindakan anarki yang dilakukan oleh para pelaku anarki. Mereka sedang menjalankan tugas negara untuk menegakkan ketertiban umum,” kata Hasan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Audiensi dengan mahasiswa, Dasco minta maaf DPR keliru jalankan tugas dan janji berbenah
Hasan menegaskan, aparat di lapangan kerap berhadapan dengan aksi kekerasan, penyerangan, hingga pembakaran fasilitas publik.
Karena itu, ia menyebut mereka layak mendapat penghargaan atas pengorbanannya.
Dalam kesempatan itu, Hasan juga membedakan antara demonstrasi yang damai dengan tindakan anarki.
Ia menekankan, menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional warga negara, namun tidak boleh disertai perusakan atau kekerasan.
Baca Juga: Puan Maharani janji DPR berbenah dan lebih terbuka dengarkan aspirasi rakyat
“Pemerintah akan bertindak tegas jika ada sekelompok orang melakukan tindakan anarki, merusak fasilitas publik, menyerang gedung pemerintah, atau melakukan penjarahan. Itu adalah tindak kriminal,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo saat menjenguk anggota Polri yang dirawat di RS Polri, Senin 1 September 2025, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa bagi petugas yang terluka dalam kerusuhan.
“Saya minta semua petugas dinaikkan pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara dan rakyat,” ujar Prabowo.
Baca Juga: GMNI Subang nilai kebijakan pemerintah serampangan, rakyat menunggu di persimpangan
Prabowo juga menegaskan bahwa demonstran murni yang menyampaikan aspirasi secara damai akan dilindungi penuh oleh aparat.