GENMILENIAL.ID – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Subang menilai arah kebijakan pemerintah belakangan ini semakin serampangan dan menjauh dari kepentingan rakyat.
Kritik keras ini disampaikan Ketua GMNI Subang, Muhammad Riefky Alfathan, menyusul gelombang unjuk rasa yang terjadi sepanjang Agustus 2025.
Menurut Riefky, kebijakan negara saat ini sering berubah tanpa pijakan yang jelas, mulai dari penarikan dan pengembalian subsidi, perubahan aturan pendidikan, hingga proyek infrastruktur yang disebut lebih mementingkan pencitraan ketimbang kebutuhan rakyat.
Baca Juga: Biaya perbaikan gedung DPRD dan fasum rusak capai Rp900 miliar, ditargetkan rampung 6 bulan
“Rakyat menunggu di persimpangan, antara harapan dan keputusasaan. Aksi Agustus bukan sekadar protes jalanan, tapi alarm keras bahwa bangsa ini sedang kehilangan arah,” tegas Riefky, Rabu 3 September 2025.
GMNI Subang bersama elemen masyarakat lain mengusung tagline 17+8 tuntutan, yakni 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Beberapa poin utama di antaranya:
- Memisahkan peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif tanpa intervensi satu sama lain.
- Evaluasi dan pecat anggota DPR RI yang dinilai tidak pro rakyat.
Baca Juga: Melly Goeslaw ikhlas dijauhi teman usai jadi anggota DPR, tetap komitmen jalankan amanah
- Sahkan UU Perampasan Aset dan bersihkan kabinet serta parlemen dari praktik KKN.
- Cabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan revisi UU Cipta Kerja.
- Usut tuntas tindakan represif aparat, termasuk kasus hilangnya nyawa driver ojek online dalam demonstrasi.
- Bebaskan ribuan aktivis yang ditahan serta minta negara bertanggung jawab atas korban jiwa aksi.
Selain itu, GMNI juga mendesak agar pemerintah mencabut tunjangan fantastis pejabat, memperkuat KPK dan lembaga HAM, menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan, serta mewujudkan reforma agraria sejati.
Baca Juga: Musisi legendaris Acil Bimbo wafat di usia 82 tahun, pelantun 'Sajadah Panjang'
“Jika negara terus abai, rakyat tidak selamanya menunggu. Mereka bisa memilih jalannya sendiri. Sejarah sudah membuktikan, kekuasaan yang tuli pada suara rakyat akan runtuh oleh gelombang rakyat itu sendiri,” ujar Riefky.
Ia menegaskan, kebijakan serampangan harus segera dihentikan agar bangsa ini tidak terjebak pada jalan buntu.***