“Relokasi yang dilakukan di tengah krisis kemanusiaan, di luar kehendak warga, adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia,” ujar Direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah.
Sejumlah analis juga menilai wacana ini hanya memperluas praktik kolonialisme modern, dengan mengosongkan wilayah Gaza dari penduduk aslinya untuk agenda politik dan ekonomi elite.
Di tengah wacana kontroversial itu, delegasi Israel masih berada di Qatar untuk membahas gencatan senjata 60 hari bersama perwakilan Hamas.
Agenda ini termasuk pertukaran sandera dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan.
Baca Juga: Kasat Narkoba Polres Nunukan dan 3 polisi lain ditangkap, diduga selundupkan sabu di perbatasan
Namun, jurang perbedaan antara tuntutan Hamas dan posisi Israel masih lebar.
Jika relokasi benar-benar direalisasikan tanpa proses damai yang adil, banyak pihak menilai konflik bisa kembali membara dan menciptakan krisis pengungsi yang lebih besar dari sebelumnya.***