Bupati Subang tegaskan penanggulangan bencana tak boleh menunggu kejadian, mitigasi harus dimulai dari awal

Baca Juga: Kronologi aksi penjambret HP WNA India di depan hotel Menteng hingga akhirnya dibekuk polisi

Potensi kejadian bencana diharapkan dapat segera dilaporkan kepada pihak berwenang agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

“Saat ini, kita masih menghadapi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah yang juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan," ujar Kang Rey

"Kondisi ini harus kita sikapi dengan kewaspadaan, terutama dalam menjaga sumber air, mencegah pembakaran lahan, serta memastikan setiap kejadian dapat segera dilaporkan dan ditangani,” tambahnya.

Kekeringan dan Anak Krakatau jadi perhatian

Selain kekeringan, Kang Rey meminta seluruh pihak ikut memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Baca Juga: Sempat ditutup imbas abu Anak Krakatau, ini daftar 10 bandara yang kembali resmi beroperasi

Meski Kabupaten Subang tidak berada di sekitar gunung tersebut, ia mengingatkan abu vulkanik berpotensi terbawa hingga wilayah Subang bergantung pada kondisi dan arah angin.

Kewaspadaan itu disampaikan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang dalam beberapa hari terakhir disebut mengalami erupsi menerus dan masih berada pada status level III atau siaga.

“Di sisi lain, kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang beberapa hari terakhir mengalami erupsi menerus dan hingga saat ini aktivitas vulkaniknya masih terus dipantau dengan status level III atau siaga,” paparnya.

Baca Juga: Warga di Harjamukti Cirebon dilaporkan terdampak kekeringan, serbu mobil pengangkut air bersih

“Meskipun Kabupaten Subang tidak berada di sekitar Gunung Anak Krakatau, potensi sebaran abu vulkanik sangat bergantung pada kondisi dan arah angin, sehingga perkembangan informasi perlu terus kita pantau,” lanjutnya.

Kang Rey menegaskan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus memastikan masyarakat memperoleh informasi kebencanaan yang benar. Langkah penanganan juga harus mengacu pada rekomendasi instansi yang berwenang.

“Pemerintah Daerah bersama seluruh unsur terkait harus siap memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan mengambil langkah sesuai rekomendasi dari instansi yang berwenang," ucap Kang Rey.

Baca Juga: Saham MGLV melesat lebih dari 500 persen, pasar soroti rights issue Rp2,4 triliun