BEM UI dan 25 aliansi demo di Bundaran HI, tuntut keadilan ekonomi dan status bencana nasional

Tuntutan tersebut menunjukkan isu yang dibawa mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan kondisi di lingkungan kampus, tetapi juga menyasar kebijakan pemerintah dan persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.

Polda Metro Jaya kerahkan 9.242 personel

Sementara itu, Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto sebelumnya menyarankan agar aksi tidak dilaksanakan di kawasan Bundaran HI.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan posisi Bundaran HI sebagai salah satu pusat perekonomian dan aktivitas masyarakat di Jakarta.

Baca Juga: 4 Poin dari eks Jampidsus Febrie Adriansyah usai gugat praperadilan, salah satunya soal uji penanganan perkara

“Apabila aksi tetap dijalankan, maka akan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Kita harus punya empati dan mempertimbangkan jika aktivitas masyarakat juga sama pentingnya,” jelas Budi.

Sebagai alternatif, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menawarkan sejumlah titik yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi agar kegiatan berlangsung tertib.

“Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menyarankan, ada beberapa titik dalam penyampaian aspirasi, sehingga ini bisa berjalan tertib,” lanjutnya.

Budi menegaskan, kehadiran aparat dalam aksi tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Baca Juga: Ratusan siswa jadi korban dugaan keracunan MBG di Berastagi, BGN siap bawa ke jalur hukum

Ia juga menyampaikan bahwa aparat memiliki standar operasional prosedur dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum, termasuk mengenai penggunaan senjata api.

“Bapak Kapolda Metro Jaya tadi, saat apel pagi juga menyampaikan standar operasional prosedur, jadi tidak dibenarkan membawa senjata api dalam penyampaian pendapat di muka umum,” terang Budi.

Setidaknya 9.242 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal dan mengamankan berbagai kegiatan penyampaian aspirasi. Personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik di wilayah Jakarta.

Pramono bantah PJJ dan WFH karena demo