DPRD Subang bedah APBD dan Raperda Kesehatan, eksekutif janji genjot PAD hingga perkuat layanan publik

Opini WTP disorot, DPRD dorong tindak lanjut nyata

Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya turut menjadi sorotan DPRD.

Baca Juga: Viral komisaris Krakatau Semen Indonesia Ahmad Najmi Shahab, jejak kariernya disorot warganet

Meski diapresiasi, DPRD menegaskan bahwa WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan harus memberi dampak nyata bagi masyarakat

Menanggapi hal tersebut, Kang Akur memastikan pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tuntas.

Upaya yang dilakukan meliputi penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan pengawasan internal, hingga monitoring berkala terhadap temuan

“Setiap OPD yang memiliki temuan akan dimonitor progresnya secara mingguan agar penyelesaian berjalan optimal,” ujarnya.

Baca Juga: Sopir truk wing box diamankan usai tabrak belasan motor di Simpang Unisma Bekasi

Raperda Kesehatan jadi sorotan, DPRD dorong layanan merata

Selain isu keuangan, DPRD juga menyoroti penguatan sistem kesehatan daerah melalui Raperda Pedoman Sistem Kesehatan Daerah.

Sekda Subang Asep Nuroni menjelaskan regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan layanan kesehatan yang semakin kompleks

Raperda tersebut akan menjadi landasan dalam memastikan pemerataan akses layanan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, serta penguatan pelayanan kesehatan primer berbasis promotif dan preventif

Transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam sistem kesehatan ke depan guna menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien

Baca Juga: Tabrakan maut di Simpang Unisma Bekasi, truk diduga rem blong hantam belasan motor

“Raperda ini diarahkan untuk membangun sistem kesehatan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya