Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan publik.
Baca Juga: Program ganti atap rumah wartawan dimulai, Alduro diklaim lebih sehat dan ramah lingkungan
Perlu sistem pengawasan yang kuat
Mahfud menilai, program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang jelas dan terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Tanpa pengelolaan yang baik, ia mengingatkan program tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Tanpa itu, tujuan meningkatkan gizi justru bisa berbalik menimbulkan masalah baru di masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan berarti menolak program tersebut.
Baca Juga: ICCN buka kolaborasi riset nasional, targetkan basis data kota kreatif Indonesia lebih kuat
Ia justru berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan tata kelola agar program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Yang pasti pemerintah perlu segera membenahi tata kelolanya, agar manfaatnya benar-benar nyata bagi rakyat,” tandasnya.***
Artikel Terkait
SMAN 2 Pamekasan tolak 1.022 porsi MBG, sekolah soroti menu lele mentah dari SPPG As-Salman
SPPG Cikole Sukabumi akui lalai usai bagikan menu MBG ikan nila yang masih mentah hingga sampai ke tangan siswa
Pandji Pragiwaksono sentil menu fish and chips MBG Ramadan di Solo, wali kota turun tangan
MBG TK di Rawajitu Timur Lampung telat dibagikan, wali murid soroti buah semangka yang masih mentah
Viral temuan belatung di ikan bandeng menu MBG di Sampang, SPPG Dalpenang minta maaf
Curhatan guru di Semarang saat pembagian MBG, mengaku pulang telat karena harus rapikan ompreng
Viral SPPG di Bogor cuci ayam MBG di tempat wudu masjid, akui lalai dan minta maaf