Tuntut kepentingan publik diutamakan
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah terkait status perizinan pembangunan tersebut.
Warga berharap pihak berwenang segera memberikan penjelasan terbuka dan mengedepankan dialog agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.
Kasus ini menambah daftar persoalan alih fungsi fasilitas umum di daerah yang menuai penolakan warga, sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan musyawarah dalam setiap kebijakan pembangunan desa.***
Artikel Terkait
Imbas koin jagat merusak banyak fasilitas umum, pemain bisa terancam dipidana karena hal ini
Prabowo tunjuk Menko Pangan Zulkifli Hasan jadi Ketua Satgas Koperasi Merah Putih
Budi Gunawan: Koperasi harus jadi stabilisator ekonomi desa, bukan alat untung sepihak
Ikuti instruksi presiden, Kementerian PU gerak cepat data dan rehabilitasi fasilitas umum rusak
Prabowo instruksikan perbaikan ekonomi, fasilitas umum, dan program prioritas usai demo Agustus 2025
MUI sarankan pemerintah bentuk Koperasi Merah Putih berbasis syariah, singgung kebutuhan publik hingga pajak berkeadilan
Menkop Ferry Juliantono resmikan Koperasi Merah Putih Tukangkayu, Banyuwangi jadi model penguatan ekonomi kelurahan