Warga nilai tak ada sosialisasi dan izin jelas
Kekecewaan warga semakin menguat lantaran mereka mengaku tidak pernah menerima informasi maupun sosialisasi terkait rencana pembangunan gedung koperasi tersebut.
Baca Juga: Lima tahun berdiri, IFG Corporate University raih akreditasi global EFMD CLIP
Menurut warga, tidak ada musyawarah desa yang melibatkan masyarakat sebelum proyek direncanakan.
“RT tidak bilang ke kami sebagai warga, seharusnya musyawarah terlebih dahulu,” ujar seorang warga dalam video itu.
Lapangan sepak bola tersebut disebut sebagai satu-satunya ruang olahraga dan tempat berkumpul pemuda desa.
Warga menilai kebijakan pembangunan di lokasi itu berpotensi menghilangkan ruang publik dan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Pertanyakan perencanaan dan transparansi kebijakan
Selain soal sosialisasi, warga juga mempertanyakan aspek perizinan dan perencanaan proyek.
Mereka menilai pemilihan lokasi lapangan desa sebagai tempat pembangunan gedung koperasi tidak memiliki dasar yang jelas dan dinilai tidak masuk akal.
“Kalau mau bangun gerai Koperasi Desa, silakan di tempat lain. Ini lapangan, fasilitas umum,” ujar warga lainnya.
Bahkan, warga menegaskan bahwa pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan jika tidak memiliki izin resmi dan persetujuan masyarakat.
“Ini dilakukan tanpa izin, tidak bisa,” tegas salah satu warga.
Artikel Terkait
Imbas koin jagat merusak banyak fasilitas umum, pemain bisa terancam dipidana karena hal ini
Prabowo tunjuk Menko Pangan Zulkifli Hasan jadi Ketua Satgas Koperasi Merah Putih
Budi Gunawan: Koperasi harus jadi stabilisator ekonomi desa, bukan alat untung sepihak
Ikuti instruksi presiden, Kementerian PU gerak cepat data dan rehabilitasi fasilitas umum rusak
Prabowo instruksikan perbaikan ekonomi, fasilitas umum, dan program prioritas usai demo Agustus 2025
MUI sarankan pemerintah bentuk Koperasi Merah Putih berbasis syariah, singgung kebutuhan publik hingga pajak berkeadilan
Menkop Ferry Juliantono resmikan Koperasi Merah Putih Tukangkayu, Banyuwangi jadi model penguatan ekonomi kelurahan