Hasan Nasbi ajak masyarakat nilai jasa dan dosa Soeharto secara adil: Dia layak jadi pahlawan, tapi bukan tanpa kesalahan

GENMILENIAL.ID — Wacana penetapan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional kembali mencuat ke publik.

Kali ini, mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut angkat bicara dan menilai Soeharto layak mendapat gelar tersebut, meski dengan catatan.

Dalam tayangan YouTube pribadinya yang diunggah pada Jumat, 31 Oktober 2025, Hasan menyebut Soeharto telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa selama 32 tahun masa pemerintahannya.

“Menurut saya, Pak Harto layak untuk jadi pahlawan. Dia presiden 32 tahun, banyak hal yang dia bikin, bukan berarti dia tanpa kesalahan,” ujar Hasan.

Baca Juga: Dana KONI Subang belum cair, Galuh Pakuan kucurkan Rp1 miliar untuk dukung cabor prestasi

Hasan menegaskan bahwa menilai sosok pemimpin seharusnya dilakukan secara adil, dengan menimbang jasa dan kesalahannya secara proporsional.

“Kalau mau menilai seseorang mau jadi pahlawan atau enggak, itu bukan berarti dia tanpa cela, tapi kasih timbangan yang adil,” tambahnya.

Menurutnya, semua presiden memiliki sisi positif dan negatif, sehingga penilaian terhadap calon pahlawan tidak boleh semata berdasarkan subjektivitas politik atau sentimen sejarah.

“Biar bandul itu bisa bergerak. Kalau cuman satu subjektivitasnya, itu bukan timbangan namanya,” kata Hasan, yang juga berharap pemerintah mempertimbangkan secara objektif dalam proses penetapan gelar pahlawan nasional.

Baca Juga: Ketua Dekranasda Subang dorong inovasi digital dan kolaborasi pelaku kreatif: Bukan ancaman, tapi peluang besar

Wacana Soeharto menjadi pahlawan nasional memang bukan hal baru. Isu ini kerap menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Sebagian menilai Soeharto berjasa dalam membangun ekonomi dan menjaga stabilitas politik, sementara pihak lain mengingatkan catatan kelam masa pemerintahannya, mulai dari pelanggaran HAM hingga praktik korupsi.

Menjelang Hari Pahlawan 10 November, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali melakukan seleksi terhadap tokoh-tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Hasil kajian dari tim peneliti dan pengkaji akan diserahkan kepada Presiden untuk mendapat keputusan akhir.***