Wamenpar dorong kolaborasi 3B: Akselerasi pariwisata Bali Utara, Barat, dan Banyuwangi

GENMILENIAL.ID – Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata terpadu Bali Utara, Bali Barat, dan Banyuwangi yang dikenal dengan sebutan '3B'.

Semangat kolaborasi lintas daerah ini ditegaskan dalam forum diskusi yang berlangsung di Wantilan Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Minggu, 22 Juni 2025.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Luh Puspa, yang hadir langsung dalam acara tersebut, menekankan pentingnya implementasi nyata dari inisiatif 3B.

“Kita tak ingin hanya bicara soal peluncuran 3B, tapi ingin melihat realisasi nyata di lapangan. Sekarang saatnya tancap gas,” tegasnya.

Baca Juga: Hakim sindir saksi kasus perundungan PPDS Undip: Tugas senior kalian yang kerjakan, itu bukan perundungan?

Wamenpar juga mengapresiasi langkah konkret berupa penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Udayana dan IKAYANA yang berfokus pada pengelolaan sampah berbasis destinasi serta penguatan paket wisata 3B.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari transisi menuju pariwisata yang regeneratif dan berkelanjutan.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif pengelolaan sampah. Ini langkah penting menuju pariwisata regeneratif, khususnya untuk Bali Utara dan Bali Barat,” ujar Puspa.

Selain keberlanjutan, digitalisasi pariwisata juga menjadi sorotan. Ni Luh Puspa mendorong Buleleng menjadi pilot project untuk sistem digital pariwisata yang transparan dan terukur.

Baca Juga: Dua tahun mengabdi di Subang, AKBP Ariek Indra Sentanu kini pindah ke Polda Metro Jaya

“Kita harus tahu berapa yang datang, yang tinggal, dan dampaknya bagi ekonomi lokal,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Gede Dody Sukma, mewakili Bupati Buleleng, menyampaikan pentingnya menyatukan visi ketiga wilayah dalam mendukung sektor pariwisata regional.

“3B punya potensi sejajar mulai dari pantai, perbukitan, pegunungan hingga budaya lokal,” ujarnya.

Namun ia juga mengakui masih adanya tantangan dalam aspek amenitas dan aksesibilitas yang perlu diselesaikan melalui kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pelaku industri.***