DPR klaim terima masukan revisi UU TNI dari koalisi masyarakat sipil: Nanti akan ditetapkan

GENMILENIAL.ID - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta publik Tanah Air tidak perlu khawatir terkait revisi UU TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan dwifungsi ABRI dan merambah ke BUMN.

Dasco menegaskan, DPR telah membahas UU TNI dengan menyeleksi hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak, bersama para aktivis.

"Tadi sudah dijelaskan dan sudah clear (selesai) di DPR," tutur Dasco kepada awak media di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 18 Maret 2025.

Baca Juga: Soroti laporan pidana geruduk rapat revisi UU TNI, Koalisi Masyarakat Sipil: Keliru dan tak berdasar hukum

"Kita ada dialog dengan Koalisi Masyarakat Sipil, mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak," tambahnya.

Dasco mengatakan, DPR telah menerima pesan-pesan dari Koalisi Masyarakat Sipil (Kontras) mengenai revisi UU TNI.

Wakil Ketua DPR RI itu pun meminta agar tidak ada kekhawatiran di masyarakat.

"Dan pesan-pesan dari Koalisi Masyarakat Sipil itu sudah jelas. Dan nanti akan diterapkan," tegasnya.

Baca Juga: 4 Poin rangkuman konferensi pers keluarga mendiang Kim Sae-ron, pertimbangkan bakal seret Kim Soo-hyun ke jalur hukum

"Baik di pemerintahan, institusi maupun tadi kekhawatiran soal BUMN. Saya pikir nggak usah terlalu khawatir," sambung Dasco.

Kader Partai Gerindra itu menjelaskan, BUMN harus dikelola secara profesional dan menyebut dividen yang dihasilkan BUMN pun harus dijaga dengan baik.

"BUMN ini kan harus dikelola secara profesional. Apalagi kita harus menjaga dividen yang selama ini sudah baik agar tetap menjadi peningkatan," tandasnya.***