GENMILENIAL.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo masih mengalami penolakan di Papua.
Ramai di sosial media jika para pelajar yang berdemo untuk menolak masuknya program Makan Bergizi Gratis ini.
Alih-alih MBG, para pelajar ini menuntut untuk perbaikan pada sektor pendidikan.
Mengenai penolakan Makan Bergizi Gratis, pihak Istana mengatakan kalau demo yang dilakukan adalah bentuk penyampaian aspirasi.
Namun perlu menghindari adanya kekerasan yang terjadi antara peserta demo dengan aparat.
“Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025.
Hasan juga mengatakan kalau menolak program Makan Bergizi Gratis itu adalah hak siapapun.
Menurutnya, setiap orang punya hak untuk menerima atau menolaknya.
Penolakan MBG bukan untuk menghalangi mereka yang mau menerima
Hasan menambahkan jika masih ada yang menginginkan program MBG ini untuk tetap berjalan.
Karena itu, penolakan yang dilakukan bukan untuk menghalangi mereka yang masih ingin menjadi penerima manfaat MBG.
“Jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan Makan Bergizi Gratis,” kata Hasan.
Artikel Terkait
Raja Ampat menjadi tempat wisata paling terkenal di Papua Barat, seperti apa keindahannya….
Ironi ketahanan pangan di wilayah Papua Selatan, lahan pertanian melimpah namun minim produktivitas
Mendikdasmen Abdul Mu’ti beri respon terkait penolakan MBG dari pelajar Papua, viral foto aksi damai lebih memilih pendidikan dibanding makan gratis
Kemendiktisaintek akan gandeng berbagai UMKM untuk mengatasi masalah produk impor yang dipakai di MBG
Efek domino MBG yang memicu banyaknya PHK, Dirut TVRI akan panggil kembali karyawan untuk bekerja
Klaim BGN kerja cepat untuk MBG, Presiden Prabowo beri target minimal 6 juta penerima manfaat hingga akhir Juli
Masih optimis, Prabowo klaim MBG sebagai salah satu program prioritas akan membantu perputaran uang hingga tingkat desa