Kepala BMKG pastikan pengelolaan gempa bumi dan tsunami tak terpengaruh pemotongan anggaran
Pada Rabu, 12 Februari 2025, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menghadiri Rapat Kerja atau Raker bersama Komisi V DPR RI dan membahas tentang alokasi dana setelah efisiensi.
Pengelolaan gempa bumi dan tsunami termasuk dalam bagian program Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG) yaitu program layanan operasional masyarakat.
Sebelum efisiensi memiliki jatah anggaran Rp1,5 triliun dan setelah efisiensi menjadi Rp372 miliar.
Untuk program pengelolaan gempa bumi dan tsunami, BMKG mengalokasikan dana sebesar Rp41,9 miliar.
Dwikorita menjelaskan jika anggaran pengelolaan gempa bumi dan tsunami tidak akan terpengaruh oleh efisiensi.
“Poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ujar Dwikorita.
BMKG akan tetap beroperasi 24 jam
Dwikorita juga menegaskan jika BMKG akan tetap beroperasi selama 24 jam dalam pelayanan kepada masyarakat.
Anggaran pengelolaan jaringan komunikasi BMKG adalah Rp120 miliar karena menurut Dwikorita, hal tersebut untuk menjamin operasional BMKG 24 jam selama 7 hari.
“Terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam nonstop selama hari dalam 1 minggu atau 365 hari dalam 1 tahun,” ujarnya.
“Jadi angka tersebut adalah untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG, jadi kami terus 24 jam,” tambahnya.
Artikel Terkait
Gempar banjir bandang menerjang wilayah jalur pantura Batang, begini kata BMKG soal puncak musim hujan di Jawa Tengah
BMKG temukan 3 bibit siklon tropis, ajak masyarakat waspada dengan cuaca ekstrem, berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang
BMKG imbau masyarakat jauhi bantaran sungai dan lereng kalau muncul tanda-tanda Ini, potensi terjadi banjir bandang dan tanah longsor tinggi
Mengintip dampak pemotongan anggaran Rp1,4 triliun di BMKG, informasi peringatan dini hingga keselamatan transportasi udara dan laut jadi taruhan
Beda pernyataan dengan BMKG, istana bantah pangkas anggaran mitigasi bencana hingga 50 persen
Respon Jokowi soal pemangkasan anggaran IKN, akui pembangunannya bisa sampai 20 tahun
Sempat dibantah istana soal pemotongan anggaran hingga 50 persen, Kepala BMKG ungkap dana lembaganya kini terima Rp1,4 triliun dari Rp2,8 triliun