GENMILENIAL.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hanya boleh diikuti oleh pengusaha yang benar-benar profesional dan berintegritas.
Ara, sapaan akrabnya, menekankan agar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) melakukan kurasi ketat terhadap anggotanya yang ingin terlibat dalam program ini.
“Saya minta HIPMI mengkurasi anggotanya secara serius. Profiling dengan benar, apakah betul dia kontraktor, riil usahanya, dan punya karya nyata,” kata Ara saat Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Minggu, 7 September 2025.
Baca Juga: Bupati Subang: Aspirasi bisa disampaikan santun, Subang pilih damai
Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah Indonesia, KUR Perumahan baru ada di era Presiden Prabowo Subianto dan nilainya sangat besar.
“Supply itu buat kontraktor, developer, dan toko bangunan, jumlahnya Rp117 triliun, besar sekali,” imbuhnya.
Namun, Ara tidak menutup mata terhadap potensi penyalahgunaan program ini.
Ia menyinggung adanya kasus korupsi dalam KUR yang sudah menyeret beberapa pihak ke ranah hukum.
Baca Juga: QRIS, solusi pembayaran digital praktis dengan keunggulan dan risikonya
“Pengusaha nggak semua benar. Ada yang benar, ada yang pura-pura benar, ada yang tidak benar. Yang tidak benar, jangan ikut. Kalau ikut, pasti masuk penjara,” tegasnya.
Ara memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPK, kepolisian, dan kejaksaan agar program ini berjalan bersih.
Menurutnya, KUR Perumahan harus jadi sarana rakyat untuk naik kelas, memperkuat ekonomi, dan membuka lapangan kerja.
“Kalau niatnya tulus, jangan ragu. Tapi kalau punya niat tidak baik, jangan ikut karena ini untuk rakyat,” pungkasnya.***