Hanif menilai penerapan kebijakan itu tidak dapat dipukul rata terhadap seluruh masyarakat.
"Daya beli masyarakat kita memang menurun dari beberapa fakta, tapi kita lihat penghasilannya, stagnan bahkan sebagian menurun," ujar Hanif dalam diskusi 'Wacana PPN 12 Persen' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 Desember 2024.
"Itu lah kenapa daya beli menurun, harga cenderung naik, penghasilan stagnan cenderung menurun," tambahnya.
Waka Komisi IX DPR itu juga menilai jika PPN 12 persen dipukul rata maka berpotensi membebani masyarakat di kalangan menengah ke bawah.
"Sehingga ketika bicara PPN 12 persen itu, jika dipukul rata praktis akan membebani masyarakat di kalangan menengah ke bawah," terang Hanif.
Oleh sebab itu, Hanif menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menerapkan satu kebijakan.
"Itu kenapa skenario terbaik dari implementasi PPN 12 persen ini menjadi sangat penting. Memastikan agar upaya menaikan pendapatan itu jangan sampai menimbulkan ketidakstabilan sosial di masyarakat," tandasnya.***
Artikel Terkait
Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu mendapatkan penghargaan Juara 2 Fungsi Keuangan dari Kapolda Jawa Barat
Tidak ingin jatuh miskin? ini 10 tips mengelola keuangan pribadi dengan bijak demi masa depan lebih baik
Wakil Ketua Komisi VII DPR soroti kehadiran dua tokoh Ini di RDP soal pemecatan Rudy Soik oleh Kapolda NTT
Menyoroti anggaran yang diatur Banggar DPR RI, terbaru soal pembagian untuk 7 Menko Kabinet Presiden Prabowo Subianto
Reses perdana, anggota DPRD komisi IV ini terima curhatan ibu-ibu soal pinjol dan bank emok, Sri Wahyuningsih : Kami akan buat program pemberdayaan
Sri Mulyani beberkan kebijakan Prabowo untuk masyarakat miskin, apa saja?
Menkeu Sri Mulyani sebut kenaikan PPN 12 persen tidak untuk barang pokok, Vietnam justru turunkan angkanya