Sementara itu, dari LPPA PP ‘Aisyiyah dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini juga mendorong masyarakat Indonesia untuk tidak hanya mengawal proses pemilu tetapi juga pasca pemilu.
Pada pemilu ini, Titi pun menyampaikan agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang tidak bermain politik uang.
“Kita semua sama-sama mengakui bahwa politik uang telah membeli dan membajak Pilkada dan Pemilu kita," kata Titi.
"Tapi ternyata tidak koheren dengan penegakan hukum yang perkara sampai proses pidana hanya berjumlah 23 putusan, oleh karena itulah pentingnya kita melakukan pemantauan,” sambungnya.
Pemilu maupun pilkada lanjut Titi merupakan harapan semua masyarakat untuk dapat melahirkan kepemimpinan yang betul-betul mampu menjalankan tugas tanggung jawab dan amanat yang dipegang.
“Sehingga dia tidak akan mampu merealisasikan itu kalau hadir dari sebuah proses yang bermasalah atau proses yang curang," kata Titi.
"Jadi kalau ingin mendapatkan kepemimpinan yang baik rumusnya sederhana, dia harus menang dari sebuah proses yang baik. Tidak mungkin dapat menjadi pemimpin yang baik kalau hadir dari sebuah kepemimpinan yang diperoleh melalui pemilihan yang bermasalah," tambahnya.
Selain mengawal proses pemilu, Titi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi mengawal proses pembangunan pasca Pemilu.
"Bahwa dalam RPJPN 2025-2045 menyebutkan dalam konsteks supremasi hukum pembangunan demorasi diarahkan untuk pembangunan demokrasi yang substansial," tuturnya.