GENMILENIAL.ID — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat pengawasan internal guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal pengaduan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, sistem ini menjadi instrumen penting untuk mendeteksi berbagai potensi pelanggaran di lingkungan kementeriannya.
Baca Juga: Aduan warga mengalir dari kekeringan hingga UMKM, Kang Rey respons cepat di Radio Benpas
“Ada whistleblowing, saya suruh cek. Yang ngecek tentu Inspektorat Jenderal,” kata Dody.
Verifikasi jadi kunci penindakan
Dody menjelaskan, setiap laporan yang masuk melalui WBS tidak serta-merta langsung ditindaklanjuti.
Proses verifikasi menjadi tahapan penting sebelum sebuah laporan diproses lebih lanjut.
“Kalau memang sudah ada bukti awalnya kita teruskan. Kalau tidak ada bukti awalnya ya tidak kita teruskan. Buat apa buang-buang waktu,” ujarnya.
Baca Juga: Hotman Paris sebut Febrie Adriansyah sosok kebanggan Prabowo, istana: Jangan kaitkan dengan presiden
Menurutnya, langkah ini penting agar penanganan laporan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus mencegah adanya laporan yang tidak berdasar.
Aduan tak hanya korupsi, tapi juga disiplin ASN
Menariknya, laporan yang masuk ke dalam WBS tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran.
Dody mengungkapkan bahwa berbagai pelanggaran disiplin ASN juga turut dilaporkan melalui sistem tersebut.