Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Fraksi-fraksi mendorong percepatan transformasi digital, peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan internal.
Baca Juga: Bunda PAUD Subang soroti anak masuk SD tanpa TK, dorong wajib belajar 1 tahun prasekolah
Upaya pemberantasan pungutan liar dalam pelayanan publik juga menjadi perhatian, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
DPRD menilai, tata kelola yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas penggunaan anggaran dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.***