Tuntut kepentingan publik diutamakan
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah terkait status perizinan pembangunan tersebut.
Warga berharap pihak berwenang segera memberikan penjelasan terbuka dan mengedepankan dialog agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.
Kasus ini menambah daftar persoalan alih fungsi fasilitas umum di daerah yang menuai penolakan warga, sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan musyawarah dalam setiap kebijakan pembangunan desa.***