GENMILENIAL.ID – Polemik mengenai tunjangan anggota DPR RI semakin menjadi perhatian publik setelah gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah.
Desakan agar fasilitas dan tunjangan dewan dikaji ulang muncul seiring kritik bahwa beban rakyat kian berat, sementara wakil rakyat dianggap kurang berempati.
Isu ini memaksa sejumlah fraksi besar di DPR, mulai dari Gerindra, PAN, PKS, NasDem, Golkar, hingga PDIP menyatakan kesiapan untuk melakukan evaluasi tunjangan anggotanya.
Kini, giliran Fraksi Partai Demokrat yang turut menegaskan sikapnya melalui Ketua Fraksi, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Desakan evaluasi dan sikap Demokrat
Dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu 30 Agustus 2025, Ibas menekankan bahwa Demokrat siap mengikuti evaluasi menyeluruh terkait tunjangan DPR RI.
“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” tegas Ibas.
Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen Demokrat untuk menunjukkan kepedulian terhadap suara publik yang selama ini menganggap DPR kehilangan kepekaan sosial.
Baca Juga: Dinilai tak berempati, Jaringan Mitra Promedia desak Zulhas pecat Eko Patrio dan Uya Kuya
Permintaan maaf dan introspeksi
Lebih jauh, Ibas menyampaikan permintaan maaf atas nama Demokrat dan seluruh anggota DPR RI. Ia menilai momentum ini harus menjadi titik balik untuk introspeksi bagi para legislator.
“Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat,” ucapnya mengingatkan rekan-rekannya di parlemen.
Pernyataan ini dianggap penting karena muncul di tengah ketidakpercayaan masyarakat yang kian meningkat terhadap institusi DPR.