GENMILENIAL.ID - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu menyampaikan, pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan ada kombinasi strategi pembenahan birokrasi Era Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Jokowi.
"Pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan fokus fungsional dan detail, sehingga birokrasi akan lebih efisien," kata Zulkifli Hasan di Menara Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 lalu.
Jumlah kementerian pada susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto juga pernah disebut akan bertambah dibandingkan era Presiden Jokowi.
Isu tersebut sempat dikonfirmasi oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
"Penambahan iya, mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri)," ujar Zulkifli Hasan dalam kesempatan lain di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024 lalu.
Wacana penambahan kementerian itu menimbulkan tanda Tanya terkait komitmen Prabowo dan Gibran terhadap reformasi birokrasi di masa depan.
Sebab, prinsip koalisi besar menunjukkan pemerintah yang sepakat untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam birokrasinya.
Prinsip Koalisi yang Besar
Penelitian Studi Politik Afrika Selatan oleh Ilmuwan Politik Belanda-Amerika Arend Lijphart yang diterbitkan online pada tahun 2007, mengungkap prinsip koalisi besar dalam pemerintahan.
"Prinsip koalisi besar berarti pemerintah konsensual (sepakat) bersama," tulis Lijphart dalam penelitian tersebut.
Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran analis kebijakan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah.
Koalisi yang gemuk berpotensi adanya dominasi elite partai politik yang secara tingkat kepercayaan masyarakat berada paling bawah di antara lembaga negara lainnya.
Peran analis kebijakan juga menjadi krusial ketika adanya tren penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR-RI.
Kepercayaan Masyarakat