Prabowo susun strategi birokrasi, begini prinsip koalisi yang besar dan peran analis kebijakan

photo author
Abdul Rouf, Genmilenial
- Kamis, 26 September 2024 | 12:50 WIB
Potret Presiden RI Jokowi dan Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto.  (Instagram.com/@prabowo)
Potret Presiden RI Jokowi dan Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto. (Instagram.com/@prabowo)

Ada baiknya kita bercermin pada hasil Survei Indikator 'Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Negara' yang dirilis pada 23 Januari 2024 lalu.

Terlihat jelas dalam paparan Survei Indikator, bahwa partai politik menempati peringkat terbawah, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada tepat di atasnya dalam meraih kepercayaan masyarakat.

Adapun tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi yaitu terhadap TNI, kemudian di bawahnya Presiden, dan di bawahnya lagi ada Kejaksaan Agung.

Tren kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode survei indikator sebelumnya.

Terlihat tren kepercayaan masyarakat kepada DPR memiliki angka 68,5 persen dan partai politik 65,2 persen, pada periode 23 Juni 2023.

Sementara itu, tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR menurun menjadi 64,8 persen dan partai politik menjadi 64,2 persen, pada periode 6 Januari 2024.

Peran Analis Kebijakan

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI, merilis 'Pedoman Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan' pada tahun 2021.

Dalam pedoman itu terlihat peran penting analis kebijakan bagi lembaga negara:

Pertama, analis kebijakan akan melakukan kolaborasi dengan setiap elemen jabatan yang ada pada instansinya.

Kedua, analis kebijakan berkolaborasi dengan jabatan fungsional terkait pada lembaga kementerian, dan lembaga pemerintah daerah. Khususnya, jabatan fungsional yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan.

Ketiga, analis kebijakan mengembangkan kompetensi manajemen diri dan tim agar dapat berkolaborasi aktif dengan jabatan fungsional terkait. Kolaborasi itu akan sangat bermanfaat untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.

Dan yang terakhir, analis kebijakan memiliki kepakaran yang sesuai dengan bidang pekerjaan, minat, serta kompetensinya.

Kondisisemacam ini dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap setiap lembaga negara serta dapat mempermudah untuk memantau dan memahami kebijakan pemerintah.

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Abdul Rouf

Sumber: Indikator, LAN RI

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X