Profil Yudi Suseno, Ditjenpas Jabar yang tepis rumor adanya kamar mewah punya napi tajir di Lapas Cibinong

Baca Juga: Lahir di Istana Merdeka, ini warisan Guruh Sukarnoputra sang penerus budaya seni dari Bung Karno

Setelah sejumlah penugasan lainnya, pada 2025 Yudi dipercaya menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatra Utara.

Pada 2026, Yudi kemudian mendapat penugasan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat. Riwayat penugasannya tersebut juga tercatat dalam pemberitaan mengenai profil Yudi Suseno.

Harta kekayaan Yudi Suseno Rp1,5 miliar

Selain profil dan kariernya, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Yudi Suseno juga menjadi bagian dari informasi mengenai pejabat Ditjenpas Jabar tersebut.

Baca Juga: 3 Kandidat Sekda Subang lolos tahap akhir, ini jabatan dan rekam jejak mereka

Berdasarkan laporan yang disampaikan pada 23 Februari 2026, ketika Yudi masih tercatat sebagai pejabat eksekutif di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan unit kerja Kanwil Ditjenpas Sumatra Utara, total harta kekayaannya tercatat sekitar Rp1,5 miliar.

Rinciannya, Yudi melaporkan aset tanah dan bangunan berupa tanah seluas 750 meter persegi senilai Rp220 juta, tanah dan bangunan seluas 83 meter persegi dengan luas bangunan 36 meter persegi senilai Rp470 juta, serta tanah seluas 270 meter persegi senilai Rp320 juta.

Untuk alat transportasi dan mesin, Yudi mencatat nilai Rp12 juta berupa satu unit sepeda motor Vespa Super 150 CC tahun 1973.

Ia juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp1.950.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp189.858.930.

Baca Juga: Apa tujuan penerima bansos di September 2026 pakai scan wajah? Ada hubungannya dengan DTSEN

Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp1.503.808.930. Dalam laporan tersebut juga tercatat tidak ada utang.

Sementara itu, terkait polemik di Lapas Cibinong, Yudi menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap berbagai temuan.

Dengan demikian, informasi mengenai dugaan penggunaan fasilitas tersebut oleh narapidana maupun dugaan penyewaan masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir.***