“Semua transportasi publik di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi, tapi hitung manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” jelasnya.
Pernyataan Prabowo ini sejalan dengan pandangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menilai pembangunan Whoosh adalah bagian dari layanan publik.
“Transportasi umum itu tidak diukur dari laba tapi diukur dari keuntungan sosial seperti pengurangan emisi, peningkatan produktivitas, dan waktu tempuh yang lebih cepat,” kata Jokowi sebelumnya di Solo, 27 Oktober 2025.
Polemik utang dan negosiasi dengan China
Proyek Whoosh saat ini masih dalam tahap negosiasi restrukturisasi utang antara pemerintah Indonesia dan China Development Bank.
Berdasarkan data dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), total biaya proyek Whoosh mencapai 7,27 miliar dolar AS, setelah mengalami cost overrun sekitar 1,2 miliar dolar AS dari nilai awal 6,07 miliar dolar AS.
Pelunasan utang tersebut kini tengah dibahas oleh perusahaan konsorsium dan pemerintah, dengan rencana perpanjangan tenor pembayaran dari 40 tahun menjadi 60 tahun.***
Artikel Terkait
Mahfud MD siap dipanggil KPK soal dugaan mark up Whoosh: Kalau nggak punya uang ya dinegosiasikan
KPK masih telaah awal dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh, Ketua Setyo Budiyanto: Saya belum cek
Anthony Budiawan: Proyek Whoosh bukan sekadar soal utang, tapi dugaan pemufakatan jahat dan mark up anggaran
Anthony Budiawan desak KPK usut dugaan mark up Whoosh: Jangan ada yang cuci tangan, termasuk Jokowi dan Luhut
Mahfud MD soroti proyek Whoosh Rp116 triliun: KPK bisa panggil Jokowi untuk dimintai keterangan
Hasto Kristiyanto kritik proyek kereta cepat Whoosh, pertanyakan prioritas di tengah kebutuhan dasar rakyat
AHY: Pemerintah akan hadir tangani polemik keuangan kereta cepat Whoosh, Prabowo siapkan ekspansi jalur hingga Banyuwangi