Prabowo: Lebih baik naikkan gaji hakim daripada uang negara dicuri koruptor

GENMILENIAL.ID - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim Mahkamah Agung (MA) dengan persentase tertinggi mencapai 280 persen.

Kebijakan ini disampaikan langsung dalam acara pengukuhan para hakim MA di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.

"Saya, Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim. Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, kenaikan tertinggi mencapai 280 persen," kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Presiden, peningkatan kesejahteraan hakim merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem peradilan yang adil dan bersih dari intervensi.

Baca Juga: Prabowo soroti dilema warga miskin: Sulit dapat keadilan di tengah praktik ekonomi yang tak adil

Ia bahkan menyebut tidak segan mengalihkan anggaran dari pos kementerian lain untuk mewujudkan hal ini.

"Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi," ujarnya.

Prabowo menegaskan, penggunaan anggaran negara untuk meningkatkan gaji hakim lebih baik ketimbang dana tersebut dikorupsi oleh pejabat yang tidak amanah.

"Itu tidak memanjakan hakim, daripada uang negara dicuri oleh makhluk yang tidak jelas," tegasnya di hadapan para hakim yang baru saja dikukuhkan.

Baca Juga: Kemlu ungkap alasan 2 WNI ditangkap otoritas imigrasi AS usai kerusuhan di Los Angeles

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti praktik korupsi yang masih marak terjadi di kalangan pejabat negara.

"Saya lihat banyak sekali mereka dikasih tanggung jawab oleh negara, malah menipu, bohong, mencuri uang rakyat," katanya dengan nada prihatin.

Ia pun mengaku telah berulang kali memberikan peringatan kepada oknum-oknum tersebut, namun tetap terjadi pelanggaran.

"Berkali-kali saya kasih peringatan. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau dikasih peringatan masih tidak mempan. Sebentar lagi, dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum," tandas Prabowo.***